MASIGNCLEAN103

Reformulasi Pendidikan Agama Islam



Setelah kunjungan ke Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, penilaian penulis tentang perlu adanya reformulasi Pendidikan Agama Islam (selanjutnya ditulis PAI) khususnya di Indonesia semakin menguat. PAI yang ada selama ini, baik dalam lembaga formal, non-formal atau pun in-formal – bisa dikatakan – masih berputar dalam menumbuhkan sikap keberagamaan yang eksklusif.
Khususnya di sekolah-sekolah, kesan eksklusifisme keberagamaan bisa dijumpai dari materi-materi yang disajikan kepada peserta didik. Berikut penulis kutipkan salah satu pernyataan yang ada pada bagian 4 dalam buku “Politik Pendidikan Agama; Kurikulum 2013 dan Ruang Publik”, yang menyoroti Pendidikan Agama dalam Kurikulum 2013.
“Mengenai Pendidikan Agama Islam (PAI), jika dibandingkan dengan Kurikulum KTSP, kurikulum PAI 2013 banyak memuat materi-materi baru. Khususnya dalam pendidikan agama Islam kelas X, materi baru cenderung menonjolkan penegasan identittas keislaman, seperti: (a) keharusan untuk berpegang teguh kepada al-Qur’an, Hadist, dan Ijtihad sebagai sumber hokum Islam, (b) mengatur cara berpakaian, serta (c) revitalisasi dakwah.”[1]
“… Namun, PAI masih kurang dalam memberikan porsi untuk pengembangan sikap inklusif atau keterbukaan. Kami menduga hal ini bisa jadi tidak selalu di dorong oleh semangat eksklusif yang ingin ditransformasikan kepada siswa,  tetapi dikarenakan padatnya porsi untuk menghafal ayat suci dan memahami praktik ibadah.”[2]
Sebenarnya masih banyak lagi kajian yang membahas tentang hal tersebut, namun di sini penulis cukupkan untuk mengambil dua kutipan di atas sebagai pijakan dalam tulisan ini. Jika kita mau bersikap objektif, nampaknya kita memang harus mengakui bahwa kenyataan di lapangan memang demikian, yakni mayoritas  kecenderungan PAI di sekolah-sekolah (bahkan juga Perguruan-perguruan Tinggi) dalam beragama adalah eksklusif. Pada tulisan sebelumnya, penulis telah memaparkan beberapa contoh riil di lapangan bagaiamana sikap ekslusif dalam beragama itu ada dan berkembang di sekolah-sekolah, pun juga di luar sekolah (baca: Mengajarkan pada anak tentang keberagaman).  Artinya apa? Bahwa kecenderungan seorang guru agama, juga materi yang disampaikan kepada peserta didik akan menentukan ke arah mana sikap peserta didik itu dalam hal keberagamaan. Maka, jika pendidikan agama menginginkan pembentukan pribadi-pribadi yang tidak mudah curiga terhadap selainnya yang berbeda agama, maka terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian utama, yaitu bagaimanakan sikap pendidik dalamk beragama, dan juga konten materi yang diberikan kepada peserta didik.
Berbicara tentang pendidik agama, penulis akan memfokuskan pada Fakultas Tarbiyah yang ada di beberapa PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) baik Negeri atau Swasta. Di mana Fakultas ini adalah pencetak para guru-guru agama yang ada di sekolah-sekolah. Asumsi yang penulis bangun di sini adalah sikap seorang guru agama yang inklusif dan terbuka, adalah modal awal untuk mewujudkan sikap keberagamaan yang tidak saling mencurigai antar satu agama dengan agama lain. Guru agama  adalah pemegang kunci dalam hal ini, semisal materi yang dibuat oleh pemerintah nampak kesan ekslusif, maka guru ini akan mengubahnya agar menjadi inklusif. Begitu pun sebaliknya, jika materi yang telah tersaji bernuansa inklusif, namun guru yang menyampaikannya cenderung eksklusif dalam beragama, maka yanhg disampaikannya pun akan bernuansa ekslusif. Lantas bagaimanakah peran Fakultas Tarbiyah dalam mengarahkan para mahasiswanya? Apakah menjadi calon guru yang bersikap eksklusif dalam beragama? Atau inklusif?
Dari pengalaman pribadi penulis, nampaknya Fakultas Tarbiyah yang ada di PTAI masih belum begitu peduli dengan apakah itu ekslusif/inklusif. Namun, kecenderungan yang didapati adalah masih condong dalam ekslusif dalam beragama. Inilah kenapa penulis menyebutnya belum begitu peduli, karena jika kita bertanya kepada diantara mereka – entah itu dosen, mahasiswa, pejabat atau karyawan, pasti tidak mau menyebut bahwa yang diajarkan adalah sikap eksklusif keberagamaan, namun ketika di lapangan, nuansa eksklusif ini sangat nampak, meskipun memang tidak semuanya demikian. Hal ini, yakni sikap eksklusif yang ada dalam lingkup PTAI, diperparah dengan tumbuh suburnya organisasi-organisasi keislaman yang begitu eksklusif dalam beragama, sebut saja HTI, kemudian – seperti yang disebut dalam buku Politik Pendidikan Agama – LDK yang ada di kampus-kampus dengan orientasi keagamaan yang khas dan secara umum lebih tertutup atau ketat.[3]
Kita terkadang memang terlena dengan nikmat yang diberikan Allah SWT, salah satunya adalah nikmat Iman Islam, ditambah nikmat di mana kita hidup dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kita merasa besar, kita merasa paling benar. Memang, tidak ada yang salah jika kita menganggap keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan itu sebuah keharusan menganggap keyakinan kita yang paling benar. Namun, jika kemudian menganggap paling benar dengan menganggap selain kita salah adalah sebuah kesombongan nyata.  Sama halnya sombongnya Iblis yang enggan memberi hormat kepada Adam karena menganggap dirinya lebih mulia dari Adam as. Keterlenaan kita ini seakan-akan menghilangkan rasa empati dan simpati terhadap sesama. Ok, kita dengan masyarakat yang mayoritas Islam ini mungkin tidak aka nada masalah jika ada satu atau dua orang non-Islam yang tidak membantu kita. Tapi bagaimana jika kita berada dalam komunitas yang mayoritas non-Islam, apakah kita akan tetap bersikukuh mempertahankan ke-eksklusifis-an beragama ini?
Beberapa program CRCS yang ada, nampaknya perlu untuk ditarik ke lingkungan PTAI di seluruh Indonesia, khususnya pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Meskipun tidak sama persis, tapi dari segi konsep memiliki kesamaan. Salah satu program yang perlu dikembangkan menurut penulis adalah program “teaching diversity” yang ada di SRCS ini. Di mana program ini mengajarkan pada para siswa di sekolah-sekolah tentang bagaimana untuk saling menghargai  dan tidak mencurigai kepada sesama teman meski berbeda agama. PTAI seharusnya bisa mengembangkan hal demikian, yaitu menghargai dan tidak mencurigai kepada siapa saja yang berbeda dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang inklusif kepada mahasiswa-mahasiswinya. Ini tidak bisa ditawar lagi. Kenapa penulis katakan tidak bisa ditawar lagi? Karena dari pertanyaan penulis kepada pihak CRCS terkait bagaimana jika program tersebut ditarik ke PTAI-PTAI, mereka memberikan respon bahwa wajar saja jika sekolah berafiliasi keagaan wajar mengajarkan kegamaan yang cenderung eksklusif, jadi mereka memfokuskan pada sekolah-sekolah umum yang di dalamnya terdapat berbagai pemeluk agama.
Belakangan penulis kurang setuju dengan hal tersebut. Memang benar, bahwa lembaga pendidikan yang memang berlabel agama sah-sah saja untuk mengajarkan pendidikan bercorak agama. Namun, jika kemudian hal ini dibiarkan, maka para lulusan-lulusan ini dikhawatirkan ketika terjun ke dalam masyarakat akan tetap membawa keeksklusifannya dalam berhubungan dengan sesama, yang bisa jadi tidak semuanya sepaham, sekeyakinan dan seagama. Karenanya, PTAI perlu mengembangkan sebuah program yang hampir sama dengan teaching diversity-nya CRCS. Di mana program tersebut diharapkan mampu mencetak para guru agama Islam yang tidak eksklusif dalam beragama, sehingga tidak akan kita temui sikap-sikap saling curiga di dalam masyarakat yang plural ini. Jika saja program ini berhasil, maka dampaknya akan begitu luas. Semisal begini, jika seorang guru yang sangat inklusif mengajarkan pada peserta didik (katakanlah 30 peserta didik) bagaimana ia harus bersikap kepada non-Islam dengan tidak menaruh curiga dan merasa diri berhak menghakimi keyakinan temannya yang tak seiman. Maka, satu guru ini telah berkontribusi mengajarkan semangat ke-Bhineka Tunggal Ika-an kepada 30 penerus generasi bangsa. Bayangkan jika kemudian ada ratusan, ribuan, jutaan lulusan Fakukltas Tarbiyah dan Keguruan yang bersikap demikian! Bahwa “Bhineka Tunggal Ika” bukan hanya menjadi sebuah jargon, melainkan juga menjadi hal yang benar-benar nyata dalam  sebuah Negara yang kita kenal dengan “Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Wallaahu A’lamu bi al-Shawaaab.
Malang, 03 Desember 2014


[1] Suhadi, dkk., Politik Pendidikan Agama, Kurikulum 2013 dan Ruang Publik, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2014), hlm. 35
[2] Ibid., hlm. 37
[3] Ibid., hlm. 42
Share This :
Zacky Muzakkil

Pergi adalah keniscayaan, tapi "dilupakan" atau "melupakan" adalah pilihan. Dan menulis adalah cara terbaik untuk membuat diri kita tak terlupakan oleh waktu.