Banner

Pluralisme Gus Dur: Wawancara dengan Alissa Wahid


Berikut adalah transkip wawancara penulis dengan putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid. Wawancara ini penulis laksanakan pada hari Kamis / 27 Juni 2013 dan bertempat di SD NU, jln. Ringroad barat, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Wawancara ini sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang penulis laksanakan dalam rangka penulisan skripsi, yang saat itu mengambil tema “Konsep Pendidikan Pluralisme Abdurrahman Wahid.”
Semoga transkip ini sedikit banyak bisa memberikan tambahan wawasan tentang sosok yang dikenal kontroversi ini. Kontroversi jika kita melihat sosok Gus Dur dari “kejauhan”, namun jika mau mendekat dan mencoba memahami pemikiran-pemikiran beliau, maka kita akan semakin sadar betapa agung dan luhurnya pribadi satu ini yang – meskipun sedikit berlebihan – entah kapan Indonesia ini bisa memiliki Bapak Bangsa seperti KH. Abdurrahman Wahid.
Pewawancara
:
Bagaimanakah pandangan pluralisme Gus Dur sebelum reformasi dan sesudah reformasi, apakah mengalami perbedaan?
Narasumber
:
Kalau melihat Gus Dur itu harus melihat strateginya. Strateginya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan semuanya kontekstual. Artinya, segala sesuatu dilakukan sesuai dengan konteksnya. Tetapi yang menetap itu adalah prinsip. Jadi, dalam konteks apapun, prinsipnya tetap sama. Jadi prinsipnya selalu sama, dan apa yang dilakukan Gus Dur itu berpegang pada prinsip. Nah, prinsipnya itu apa sih? Prinsip pertama Gus Dur yang sangat jelas itu kan misi Islam rahmatan lil ‘alamin. Jadi, prinsipnya itu, ketauhidan. Nah dari situ, karena prinsipil, yaitu rahmat untuk alam semesta. Maka segala sesuatu harus lari ke situ. Untuk bisa mewujudkan Islam sebagai rahmat untuk semesta, untuk manusia, berarti  prinsip kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Segala sesuatu yang berlawanan dengan prinsip kemanusiaan pasti ditentang oleh Gus Dur. Nah, untuk bisa mendapatkan kemanusiaan yang – kalau dalam NU – mabadi’u khoiro ummah itukan diperlukan prinsip turunan yang sifatnya operasional. Kalau Gus Dur itu apa sih (prinsip turunannya)?  Dulu, Gus Dur itu pernah mengatakan “rukun sosial”. Orang Islam kan punya rukun iman dan Islam, maka dalam kehidupan sosial, Gus Dur punya itu rukun sosial. Dan rukun sosial itu adalah keadilan, kesetaraan dan persaudaraan. Makanya, kalau kita membicarakan Gus Dur dalam konteks pluralisme, pasti itu yang keluar. Nah, untuk melengkapi itu, untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, terdapat prinsip kemanusiaan yang paling tinggi yaitu prinsip “anti penindasan”, biasanya orang-orang menyebutnya sebagai “teori pembebasan”.
Pewawancara
:
Jadi, yang berbeda dalam pandangan Gus Dur dalam pluralisme hanya pada strategi implementasinya saja?
Narasumber
:
Iya, hanya pada strateginya saja. Strategi selalu terkait dengan konteks. Keadaannya bagaimana dan stateginya harus bagaimana. Pada masa sebelum reformasi itu kan rakyat vis a vis negara, bagaimana negara menjadi kekuatan penindas. Nah, nabrakkan dengan teori pembebasan. Sehingga yang kemudiaan dilakukan adalah itu. Pada saat negara tidak lagi menjadi kekuatan yang sangat opresif, kemudian terjadilah egaliteranisme, maka yang harus di hadapi adalah antar kelompok ini. Maka, strateginya Gus Dur juga berbeda. Jadi selalu begitu, kalau referensi yang paling enak itu “principle center-nya Steven Kofi. Disitu ia menjelaskan dengan sangat baik kenapa ada orang-orang yang tidak prinsciple center, seperti SBY misalnya, dia tidak berporos prinsip. Dia porosnya kekuasaan. Kalau porosnya kekuasaan, politik menjadi alat kekuasaan, negara alat untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan keluarga itu akan dikelola untuk mempertahankan kekuasaan. Dan prinsipnya, bisa berubah-ubah tergantung konteks. Itulah orang yang poros kehidupannya bukan pada prinsip. Jadi, saat menghadapi situasi A dia menggunakan prinsip keadilan, menghadapi situasi B dia memakai prinsip yang lain. Keadilan tidak penting. Kenapa? Karena kalau di sini (dipakai prinsip keadilan) maka kepentingan saya akan bertabrakan, kalau pakai prinsip keadilan, saya pasti kalah. Contoh paling gampang begini, waktu Munas Alim Ulama kemarin di Cirebon, ada kiai yang bilang “ini gimana? ada masjid di Kupang, yang katanya (ini juga masih katanya karena saya cari datanya sampai sekarang masjidnya yang mana tidak ketemu) masjidnya dilarang berdiri, padahal sudah punya semua persyaratan, tapi masyarakat sekitar menolak, dan masyarakat sekitarnya adalah kristen. Kiai ini waktu forum alim ulama itu bilang “Munas Alim ulama harus mengeluarkan pernyataan menolak kesewenang-wenangan seperti ini.” Terus ada wakil yang dari Jogja bilang seperti ini “ok, kalau kita mau melakukan itu, dengan konsekuensi berarti kita juga kalau memang prinsipnya menolak kesewenang-wenangan, maka gereja-gereja juga tidak boleh dibegitukan, sudah siap belum NU dengan sikap seperti ini?” Akhirnya gak berani! Itu berarti, tidak berlandaskan prinsip, karena prinsipnya di sini dipakai, dalam konteks lainnya tidak dipakai. Kalau Gus Dur tidak, Gus Dur itu justru prinsipnya duluan. Makanya strateginya bisa berbeda-beda. Misalnya contoh paling gampang, Gus Dur itukan orangnya paling demokratis ya? Tapi kenapa pada saat Mukatamar NU di Tasikmalaya, Gus Dur kok akhirnya memutuskan untuk menjadi ketua PBNU lagi yang ketiga. Itukan melawan prinsip demokrasinya beliau. Kalau orang melihat bahwa demokrasi itu adalah prinsip bagi Gus Dur itu salah. Demokrasi itu kan alat, itu strategi. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya itu “anti penindasan”nya itu. Dan pada saat itu, NU mau di tindas, karena pak Harto menyiapkan orang lain. Kenapa? Karena NU tidak bisa dikendalikan ketika dipegang Gus Dur. Makanya, dari awal Gus Dur sudah memutuskan untuk tidak akan maju dan mengajukan orang lain. Lha, orang yang digadang-gadang Gus Dur ini tidak cukup kuat melawan orang yang di backing oleh Orde Baru. Dengan intervensi dari negara untuk mengkooptasi NU, Gus Dur akhirnya balik ke prinsipnya tadi “keadilan, anti penindasan demi manusia”. Ya sudah, akhirnya strateginya adalah Gus Dur maju lagi. Kalaupun orang akhirnya mengatakan “lho bagaimana, katanya demokratis, kok mau maju tiga kali?”. Kalau orang tidak ngerti konteksnya seperti itu.
Pewawancara
:
Kalau dalam konteks pendidikan pluralisme sendiri, apakah beliau pernah mengatakan atau setidaknya pernah mengangkat tema pendidikan pluralisme?
Narasumber
:
Beliau sebenarnya tidak pernah menyebutkan implisit pluralisme gitu kan tidak. Sama seperti beliau tidak pernah menyebutkan implisit “kita harus berjuang untuk keadilan jender” itu tidak pernah. Kenapa? Iya karena selalu prinsipnya itu tadi. Kalau keadilan, kesetaraan, persaudaraan, pembebesan dari penindasan untuk mendapatkan kemanusiaan. Sudah, kalau setara tidak mungkin ada ketidak setaraan gender. Kalau prinsip keadilan, kesetaraan, persaudaraannya jalan, nggak mungkin ada insiden antar agama. Logikanya kan begitu, kalau semua orang berlaku adil, dan memperlakukan orang lain setara dengan dia, sama-sama manusia, sama-sama warga negara, dan kita ini bersaudara, tidak mungkin akan ada insiden. Insiden terjadi kenapa? Karena ada ketidakadilan, ada orang yang merasa saya lebih berhak, lebih berhak atas surga, lebih berhak atas tanah Indonesia. Itu, jadi karena ada problem di prinsip-prinsip itu. Jadi kalau soal pendidikan pluralisme, Gus Dur juga tidak pernah itu ngomong bahwa pendidikan itu harus mengandung prinsip ini-itu, kan tidak pernah. Tapi beliau kan mengingatkan bahwa Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak ada Indonesia, tidak perlu ada Indonesia. Karena waktu itu ada banyak elemen, mau mendirikan sebuah negara. Akhirnya, kita pakai konsep yang lain saja yang tidak ada satu pun dari kita yang bisa mengklaim. Siapa coba yang bisa mengklaim sayalah aslinya Indonesia, kan tidak ada. Coba kalau negara kita namanya “Republik Jawa”, yang Sumatra pasti nolakkan? Kan seperti itu tidak bisa, karena prinsipnya kesetaran, akhirnya nama yang digadang-gadang dari tahun 1928 itu, itulah yang dipakai. Makanya kalau kemarin di Munas Alim Ulama itu ada kiai yang mengingatkan, “Konsep Indonesia yaitu NKRI adalah muwahhadah wathaniyah bagi orang NU”. Kesepakatan kan itu, Indonesia itu kan cuma gagasan. Tidak ada itu pulau namanya Indonesia, suku bangsa juga tidak ada yang Indonesia. Indonesia timur itu Melanesia, Indonesia Barat kan Melayu. Mana bisa kita mngklaim aslinya Indonesia itu Melayu, kamu gabung. Itu kan tidak bisa. Karena dulu banyak elemen, supaya adil maka kita pakai nama Indonesia. berarti kan pondasinya Indonesia adalah keberagaman.
Pewawancara
:
Kalau tentang pluralisme keagamaan bagaimana?
Narasumber
:
Pluralisme keagamaankan? Bukan singularisme? Karena si MUI kan salah tuh? Yang tidak bisa membedakan pluralisme dengan singularisme. Pluralisme itukan artinya mengakui bahwa ada orang disekitar kita yang memiliki keyakinan religinya tidak sama dengan kita. Nah, kalau singularisme kan tidak, yang menyatakan Tuhan itu satu, dan jalannya banyak. Kalau pluralisme itu berarti kita mengakui bahwa kita sama-sama punya kepentingan terhadap Indonesia. Gus Dur menyebutkan bahwa di Indonesia itu kita belum untuk duduk bersama, dalam arti masih perifer. Sekali hubungan antar-umat beragama itu “seng penting ojo senggolan, senggol bacok”. Jadi itu masih di level permukaan. Kenapa begitu? Karena pak Harto dulu menggunakan metode yang sangat operesif, sehingga memang orang tidak bisa mengeluarkan isi hatinya dan kebutuhannya, karena dia memang takut kepada pak Harto. Nah, begitu reformasi, kan tidak ada lagi yang operesif, kebutuhan kelompok ini pun jadi muncul, dan akhirnya menjadi primordial lagi. Inilah yang memunculkan gesekan yang lebih berat yang dulu dikhawatirkan oleh Gus Dur. Gus Dur itu dulu nulis begini “toleransi kita masih dipermukaan”, kita belum bisa melihat orang lain benar-benar sebagai saudara. Kita punya PR di sini, yaitu mengimplimentasikan apa yang diajarkan KH. Ahmad Shidiq yang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah dan Basyariyah, dan   itu belum semuanya jalan. Baru Ukhuwah Islamiyah, baru setelah itu asal tidak senggolan dengan yang lain adalah wathaniyah-nya itu. Artinya begini, “ok, saya dan kamu memang berbeda, tapi kita kan sama-sama orang Indonesia, berarti kalau kita berbicara Indonesia, kita bicara bareng-bareng, tidak bisa saya saja yang menentukan”. Nah, itu yang selalu didengungkan oleh Gus Dur. Menurut Gus Dur, kalau persaudaraannya itu tidak tercapai, Indonesia akan kesulitan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam UUD 45 yakni terciptanya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran.
Pewawancara
:
Dalam salah satu tulisannya saya temukan bahwa beliau sempat menyinggung tentang salah satu adat yang ada di Ambon, yaitu Baku Bae. Gus Dur menyebutkan bahwa anda sempat terlibat intens dalam perwujudan adat itu. Bisa anda jelaskan?
Narasumber
:
Baku Bae dan Pelagandong?
Pewawancara
:
Iya, tradisi seperti apakah itu?
Narasumber
:
Kalau pelagandong itukan meskipun saya Islam dan kamu Kristen, tapi kitakan tetap satu keturunan, satu nenek moyang. Karena itu kita tetap bersaudara. Karena itu, kita perlu baku bae. Baku bae itu lawannya baku hantam. Jadi, baku bae itu saling berbuat kebaikan. Kalau di Ambon, itu tradisinya kalau yang Muslim bikin Masjid, yang Kristen bantuin. Bahkan atap masjid itu diselesaikan oleh yang Kristen. Mengapa begitu? Karena, message/pesannya adalah kami juga melindungi saudara kami. Nanti kalau yang Kristen bangun Gereja, itu yang Muslim juga begitu. Jadi, itu tradisi banget. Jadi bukan hanya sekedar ingin nggak ingin, tapi juga harus dipertahankan. Makanya, ketika terjadi konflik itu timbul pertanyaan besar buat orang-orang sana “kok bisa begini?” kita ketika ngomong dengan pengungsi dengan ketika ngomong dengan pihak pemerintah itukan berbeda. Saya waktu itukan ke Ambon, saya lompat-lompat itu dari pengungsi Muslim dan pengungsi Kristen. Itu ada satu yang camp pengungsian Muslim ada satu orang muslim, ketika saya datang mereka bilang kalau dia yang pengungsian yang ada di kota “tetangga saya itu kristen mbak, dan sampai sekarang itu setiap sore mereka bertemu di perbatasan, yang Kristen bawain apa yang dari rumahnya muslim tadi, karena yang Muslim tidak berani balik di kampungnya itu. Itu pelagandong yang asli. Jadi, kalau kita bicara di tingkat level yang bawah, maka seperti itu. Sama halnya yang sekarang terjadi pada Syi’ah yang ada di Sampang itu. Kalau kita jalan-jalan di sekitar rumah-rumahnya orang Syi’ah itu, mereka itu saudaranya. Memang dikira yang mengungsi itu orang Syi’ah saja? itu banyak orang Sunninya. Rumahnya di bakar. Karena dia tinggal dengan anaknya yang Syi’ah, sama menantunya yang Syi’ah, itu banyak sekali orang Sunninya dari 65 keluarga itu. Itu lho, jadi di level bawah, yaitu level praktik sehari-hari tidak ada masalah.
Pewawancara
:
Jadi, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa jika konsep tadi dibawa ke dalam ranah pendidikan, harusnya pendidikan itu mengacu pada bagaimana agar pendidikan itu bisa melahirkan masyarakat yang selalu berpegang pada prinsip-prinsip di atas?
Narasumber
:
Iya, jadi bukannya mengadakan workshop, pelatihan-pelatihan, yang secara fisik ada. Tapi itu menjadi cara pandang/paradigma, dan paradigma itu datangnya dari prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan tadi. Gus Dur tidak pernah itu mengatakan “workshop keadilan jender untuk semua orang”, tapi yang dilihat itu praktik-praktik sehari hari, dan bagaimana caranya agar bisa nembak itu tadi. Jadi, kalau misalnya sakit “kencing batu” itu kan ditembak pakai laser, supaya batunya bisa pecah. Nah, itulah yang diinginkan Gus Dur, langsung pada sasaran. Gus Dur itu tidak pernah, kalau dalam istilah orang manajemen menyebutnya “micro managing”. Micro managing itu yang ngurusin kecil-kecilnya, kalau Gus Dur itu yang gedhe. Jadi, tidak ada itu prinsip pendidikan pluralisme yang micro operational. Tapi, itu menjadi satu hal yang menjadi concern, karena itu prakteknya terjadi di masyarakat itu perlu dikelola. Karena apa? Pertimbangannya karena sampai saat ini, kerukunan yang ada masih pada tingkat perifer saja, belum hidup bersama, maunya itu lebih dari itu. Itu yang menjadi best practicis, yang itu kearifan lokal yang memang terbantahkan di Indonesia, itu yang diperlukan untuk negara yang majemuk ini mau tidak mau harus ada prinsip hidup bersama.
Pewawancara
:
Terkait kontroversi Gus Dur, bagaimana menurut anda?
Narasumber
:
Gus Dur itu terkadang kurang sabaran.
Pewawancara
:
Kurang sabar dalam arti?
Narasumber
:
Kurang sabar dalam menjelaskan apa yang ia kerjakan atau apa yang ia utarakan, terlebih yang menimbulkan kontroversi. Tapi, di balik kekontroversialannnya itu, ada maksud untuk membangun critical thinking. Karena jika semuanya dijelaskan, maka tidak akan ada itu critical thinking. Itulah kenapa, anak-anak muda tahun 1990-an sangat kritis-kritis. Ya karena itu tadi, mereka terdorong untuk menafsirkan pandangan-pandangan Gus Dur yang terkesan kontroversi. Tapi setelah dilakukan telaah kritis, nampaklah itu maksud-maksud dari ungkapan atau tindakan Gus Dur yang kontroversi. Coba waktu itu semuanya dijelaskan, terima jadi itu orang-orang, maka nggak akan itu berpikir kritis. Begitu. Ada lagi?
Pewawancara
:
Iya. Kemarin saya sempat ke pondok pesantren Ciganjur, dan sempat juga berbincang dengan mas Boni. Mungkin bisa anda ceritakan sekilas tentang pondok Ciganjur itu, termasuk ketika ada orang non-muslim yang datang dan mengadakan acara di situ?
Narasumber
:
Gus dur itu kan selalu pandangannya adalah bagaimana untuk membangun masyarakat yang seperti Madinah. Madinah itu kan kesadaraan akan keadilan dan persaudaraan itu sangat tinggi, dan sangat substantif. Oleh karena itu, ketika ada orang non-muslim datang ke situ ya silahkan, yang penting essensinya apa.
Nah, pondok pesantren Ciganjur itu memang dari awal di desain bukan seperti pondok pesantren biasa. Itu ponpesnya terkesan seperti padepokan, jadi nyantrik. Itu seperti ada empu, terus punya cantrik. Tanpa ada pendidikan formal, tanpa ada sistematika pengajaran. Jadi, tergantung cantrik nya itu sendiri. Bagaimana kesiapannya untuk menerima materi yang ia ingini dan bebas ingin belajar apa. Jadi, semuanya dibebaskan. 







Subscribe to receive free email updates: